Pembuatan Perkam (Peraturan Kampung)

Tulisan mengenai pembuatan peraturan kampung ini pernah ditayangkan beberapa bulan yang lalu dan kembali diketengahkan mengingat segi pentingnya suatu peraturan yang perlu ada dalam suatu wilayah atau kampung. Terlebih-lebih apabila suatu wilayah atau kampung telah semakin berkembang dan semakin heterogen dengan bertambahnya warga dari luar yang menetap yang tentu saja sedikit banyak akan ada budaya  maupun “model” lain dalam perikehidupan bermasyarakat yang ikut terbawa masuk sehingga dapat menimbulkan interferensi dengan budaya atau tatanan masyarakat yang sudah ada.

Tulisan ini dimunculkan kembali bukan berarti seolah-olah “Ngoyak-oyak” atau “Ngoprak-oprak” pengurus kampung, khususnya pengurus yang ada di RW 16 Karanganyar termasuk pengurus RT-nya, namun dimaksudkan untuk bersama-sama menyadari betapa pentingnya sebuah wilayah yang sudah berkembang demikian baik dengan didukung adanya aturan tertulis yang komprehensif, terpadu dan terintegrasi dalam sebuah sistem peraturan sehingga akan menjadi fondasi yang cukup kuat dalam melaksanakan pengelolaan wilayah. Terlebih lagi wilayah yang terlihat sangat berkembang akan menjadi perhatian dari fihak lain maupun pemerintah baik di tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten maupun Provinsi, bahkan di tingkat Negara.

Tulisan yang pernah dimuat di blog ini pada bulan Mei 2012 yang lalu ditayang kembali untuk mengingatkan seluruh civitas kampung berikut seluruh warga untuk bersama-sama “nyengkuyung” keberadaan kampung yang semakin lengkap dengan peraturan-peraturan yang ada sebagai dasar dalam pengelolaan dan membina kampung ini menjadi wilayah yang semakin bersahaja.

Tulisan lengkap wacana mengenai Peraturan Kampung (Perkam) tersebut dapat dibaca di bawah ini:

Beberapa pekan di bulan Mei ini, ada beberapa warga dan pengurus RT di RW 16 Karanganyar yang mewacanakan adanya peraturan kampung yang diwujudkan secara tertulis di RW 16, bahkan sudah ada yang menanyakan langsung kepada Ketua RW apakah bisa direalisasikan. Adanya isu dan wacana dari beberapa warga yang memandang perlu adanya peraturan kampung di RW 16 tersebut, tulisan di bawah ini mungkin dapat sedikit memberi sumbang saran dalam mewujudkan peraturan kampung di RW 16 Karanganyar.

Peraturan Kampung merupakan produk hukum yang dibuat oleh perangkat pengurus yang berada pada suatu kampung. Ditetapkan oleh kepala kampung setelah memperoleh persetujuan bersama Badan Perwakilan Kampung yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan kampung. Peraturan kampung dapat dianggap sebagai penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing suatu kampung. Sehubungan dengan hal tersebut, sebuah Peraturan kampung dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam proses pembentukannya, Peraturan kampung membutuhkan partisipasi masyarakat agar hasil akhir dari Peraturan Kampung dapat memenuhi aspek keberlakuan peraturan tersebut dan dapat dilaksanakan sesuai tujuan pembentukannya. Partisipasi masyarakat dalam hal ini dapat berupa masukan dan sumbang pikiran dalam perumusan substansi Peraturan kampung yang akan dibuat. Hal ini sangat sesuai dengan butir-butir konsep sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Sudikno Mertokusumo bahwa hukum atau perundang-undangan akan dapat berlaku secara efektif apabila memenuhi tiga daya laku sekaligus yaitu filosofis, yuridis, dan sosiologis. Disamping itu juga harus memperhatikan efektifitas/daya lakunya secara ekonomis dan politis.

Sebetulnya membuat Peraturan Kampung tidak terlalu sulit. Apalagi kalau kampung tersebut telah memiliki visi dan misi yang jelas, tentu akan lebih memudahkan dalam konsepsinya. Embrionya dapat digali dari warga masyarakat yang menghendaki ke arah mana pri-kehidupan bermasyarakat dalam suatu kampung akan dibawa. Oleh karena itu, menjadi bijaksana apabila dalam pembuatan peraturan kampung melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Beberapa peraturan kampung yang dianggap perlu ada khususnya di wilayah RW 16 Karanganyar sebagai pengembangan Peraturan Kampung yang sudah ada antara lain:

  1. Peraturan mengenai hak dan kewajiban pengurus dan warga terhadap kampung.
  2. Peraturan yang berkaitan dengan tata kelola organisasi intra kampung dan pengelolaan anggaran.
  3. Peraturan tanggap darurat (termasuk SOP dalam hal terjadi situasi yang gawat, misal bencana alam seperti gempa bumi, banjir, kebakaran dsb).
  4. Peraturan Kamtibmas (termasuk SOP dalam hal terjadi suatu perkara kejahatan atau penyalahgunaan obat-obat terlarang maupun psikotropika).
  5. Peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup dan perlindungan terhadap flora dan fauna.
  6. Peraturan tentang kerjasama dengan fihak lain (MOU).
  7. Peraturan tentang pemanfaatan aset kampung dan barang inventaris oleh warga dan fihak lain dari luar kampung.
  8. Peraturan mengenai Hak dan Perlindungan Terhadap Anak.
  9. dan peraturan lainnya yang dianggap perlu sesuai dengan kondisi wilayah dan kultur masyarakat.

Terkait dengan hal tersebut di atas, RW 16 Karanganyar sebagai wilayah yang mulai nampak berbenah diri, sudah masanya memiliki sebuah peraturan kampung yang komprehensif, terpadu dan terintegrasi sebagai dasar dalam pengelolaan kampung. Peraturan kampung ini di wilayah RW 16 Karanganyar sudah sangat diperlukan mengingat wilayah ini semakin berkembang mengikuti arus zaman. Tata nilai yang telah berlaku di tengah-tengah masyarakat dari waktu ke waktu serta dianggap sebagai tata nilai yang baik dan ditaati oleh warga masyarakat dan menjadi “paugeran” tidak akan pupus dan tergerus oleh arus zaman dengan adanya peraturan kampung yang diwujudkan secara tertulis. Oleh karena itu, produk peraturan yang dihasilkan di wilayah ini harus selaras dengan tata nilai yang berlaku di tengah masyarakat, sebagaimana pandangan seorang ahli hukum Roscoe Pound (1954) yang teori-teorinya mengenai hukum memiliki peran dalam pembentukan hukum di Indonesia. Pound menyatakan bahwa hukum sebagai suatu unsur yang hidup dalam masyarakat harus senantiasa memajukan kepentingan umum. Artinya hukum harus dilahirkan dari konstruksi hukum di masyarakat yang kemudian dilegalisasi oleh penguasa. Ia harus berasal dari konkretisasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Pandangan Pound ini memuat penekanan pada arti dan fungsi pembentukan hukum. Disinilah awal mula dari fungsi hukum sebagai alat perubahan sosial. Dengan demikian hukum (dalam hal ini Peraturan Kampung-pen) bagi Roscoe Pound merupakan alat untuk membangun masyarakat (law is a tool of social engineering).

Agar selaras dengan paparan di atas dan pandangan ahli hukum tersebut, dalam pelaksanaannya, pembuatan peraturan di RW 16 dapat dimulai dari inisiatif pengurus untuk menggali tata nilai apa saja yang berlaku di masyarakat, baik dari sisi filosofis, yuridis maupun sosiologis. Secara teknis, pengurus perlu merujuk pada peraturan kampung yang telah ada, karena peraturan yang telah ada dapat dijadikan dasar awal mengingat peraturan tersebut dibuat oleh para tetua kampung dan pengurus kampung terdahulu (pada waktu itu Karanganyar masih menyatu dalam bentuk Rukun Kampung atau RK, belum terbagi menjadi beberapa wilayah administratif Rukun Warga seperti sekarang). Perlunya merujuk peraturan kampung terdahulu karena peraturan tersebut lebih banyak memuat sisi filosofis dan historis dalam kehidupan bermasyarakat di Kampung Karanganyar secara keseluruhan, sehingga nilai-nilai orisinil  yang hidup di tengah-tengah masyarakat Kampung Karanganyar dapat dilestarikan. Selain dengan merujuk peraturan kampung yang telah ada, pengurus dapat meminta pendapat, saran dan masukan dari seluruh warga melalui pertemuan rutin warga di masing-masing RT mengenai apa saja yang perlu dijadikan konsep dasar dalam membuat peraturan di wilayah ini. Pendapat, saran dan masukan yang telah dinotulenkan kemudian dibawa dalam rapat seluruh pengurus RW dan RT.

Dalam rapat pengurus, ada dua alternatif yang dapat ditempuh untuk menyusun Perkam di RW 16  ini, yaitu:

  1. Pengurus RW dan RT membentuk Tim Perumus yang terdiri dari beberapa orang. Jumlah anggota tim dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas peraturan yang akan dibuat. Tim Perumus inilah nanti yang akan menggodog bahan-bahan yang akan dijadikan peraturan.
  2. Bahan-bahan peraturan yang sudah dikumpulkan, baik bahan peraturan yang sudah ada (Peraturan Kampung semasa RK maupun masukan, sumbang saran dan usulan dari warga) dirumuskan oleh seluruh pengurus RW dan RT.

Salah satu dari dua alternatif di atas dapat ditempuh untuk mewujudkan peraturan di RW 16, namun hal yang perlu dikedepankan dalam merumuskan Perkam RW 16 ini adalah hal-hal yang sangat penting, krusial dan menyangkut kepentingan umum  perlu diprioritaskan terlebih dahulu, sedangkan hal-hal lain yang bersifat komplementer dapat dirumuskan kemudian.

Dalam penyusunan dan perumusannya, bisa saja terjadi memerlukan waktu yang tidak instan, mengingat peraturan yang dibuat mengandung bahasa hukum serta kompleksitas materinya. Oleh karena itu, apabila pembuatan Perkam ini diperkirakan memerlukan waktu yang cukup panjang, maka perlu ada semacam time table sehingga Perkam ini dapat diwujudkan sesuai dengan yang telah direncanakan, karena hal ini terkait dengan masa kepengurusan. Jangan sampai dalam membuat Perkam ini prosesnya sudah mendekati berakhirnya masa kepengurusan yang mengakibatkan tidak efektifnya peraturan ini dalam masa kepengurusan yang sedang berjalan.

Akhirnya setelah perumusan peraturan selesai dibuat dan dianggap final, hasilnya dapat diterbitkan dalam bentuk yang sederhana, misalnya dalam bentuk buku saku yang wajib dimiliki oleh setiap kepala keluarga di RW 16 maupun warga pendatang yang bermukim di wilayah RW 16. Buku saku yang berisi profil RW 16 yang memuat visi dan misi dengan berbagai peraturan yang ada di dalamnya akan menjadi rambu-rambu dalam kehidupan bermasyarakat di RW 16 Karanganyar. Siapkah kita membuat Peraturan kampung ini di RW 16?

Iwan S
Ditulis dari kaki Merapi
Jl. Grafika 1 Yogyakarta

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s